Sebagaimanatercantum dalam Pasal 1 Angka 8 UU PTUN: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.". Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa pengertian Badan atau Pejabat TUN sangatlah luas. Contoh: Peradilan Sengketa pemilihan umum Presiden Indonesia 2019. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan tata usaha negara adalah lembaga kekuasaan kehakiman bagi rakyat untuk pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara. UndangUndang memang telah mengatur sanksi bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak patuh terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan ancaman berupa "uang paksa". Namun masih terdapat kelemahan dalam pengaturan tersebut sehingga terdapat kendala dalam praktiknya. ContohTesis~ Membangun Konstruksi Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Tugas hakim PTUN pada dasarnya adalah menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di muka pengadilan, dan pengujian oleh hakim tersebut dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dan asas-asas PeradilanTata Usaha Negara. a. Para pihak dalam sengketa tata usaha negara. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, adalah: 1) Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Keputusan perundang-undangan yang berlaku. 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang pengadilantata usaha negara berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, yaitu: 1) Mekanisme eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara dalam perspektif Undang-undang No.5 Tahun 1986. Dalam Undang-undang No.5 Tahun 1986 hanya ditentukan bahwa apabila setelah 3 bulan ternyata .

contoh peradilan tata usaha negara